ANGGARAN DASAR

ANGGARAN DASAR
ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA


Anggaran Dasar di bawah ini adalah Anggaran Dasar Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia sebagaimana telah diubah dan disahkan dalam Rapat Anggota Luar Biasa Asosiasi Kurator Pengurus Indonesia, pada tanggal 18 Februari 2016, di Jakarta.

MUKADDIMAH
“Perubahan atas Undang-undang Kepailitan dilakukan dengan maksud dan semangat untuk memberikan kepastian hukum berdasarkan prinsip kewajaran dan keseimbangan kepada para kreditur untuk memperoleh hak-haknya terhadap debitur melalui proses Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diantaranya dengan memperjelas tugas, fungsi, dan tanggung jawab Kurator dan Pengurus dengan membuka kesempatan bagi perorangan untuk berperan sebagai Kurator dalam Kepailitan dan Pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sejalan dengan itu peran Kurator dan Pengurus menjadi sangat menentukan dalam proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sesuai dengan maksud dan semangat peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Kepailitan, dan Prinsip Kesepadanan.

Dalam rangka pembinaan profesi Kurator dan Pengurus dirasa perlu untuk mengadakan suatu wadah yang mewakili profesi Kurator dan Pengurus secara keseluruhan yang bertujuan menjaga kualitas jasa pelayanaan kepada masyarakat, menciptakan kepercayaan terhadap jasa pelayanaan, memelihara martabat dan kehormatan profesi, membina moral dan integritas dan wadah untuk komunikasi, konsultasi dan koordinasi serta usaha-usaha lain yang perlu dilakukan untuk menciptakan suatu proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dapat dipertanggung jawabkan, terpercaya, transparan, efektif dan efisien.

Untuk itu para Kurator dan Pengurus di seluruh Indonesia bersatu dalam suatu perkumpulan yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Anggaran Dasar ini, yang dimaksud dengan:
” Kurator dan Pengurus ”, adalah perorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku dibidang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia R.I.

“Anggota” adalah Kurator dan Pengurus yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 10 Anggaran Dasar”.

”Anggota Luar Biasa”, adalah setiap orang yang diangkat dan diterima sebagai Anggota dalam Rapat Anggota, atas dasar penilaian dan penghargaan karena berjasa dalam memajukan pembangunan hukum nasional yang berkaitan dengan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan atau telah banyak berjasa terhadap Asosiasi.

”Dewan Sertifikasi”, adalah Dewan yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (tiga) anggota yang dipilih dan diberhentikan oleh Rapat Pengurus Asosiasi yang bertugas untuk menyelenggarakan ujian sertifikasi Kurator dan Pengurus, dengan ketentuan bahwa anggota Dewan Sertifikasi tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota Pengurus Asosiasi.

”Pengurus Asosiasi”, adalah suatu badan yang anggota-anggotanya diangkat oleh Ketua Umum yang terpilih dalam Rapat Anggota dan bertugas untuk mengurus dan mewakili Asosiasi di dalam dan di luar Pengadilan;

“Dewan Kehormatan Profesi”, adalah badan yang diangkat oleh Rapat Anggota yang bertugas menegakkan Kode Etik Profesi dan Standar Profesi, melakukan pengawasan serta penindakan terhadap anggota, Pengurus dan Dewan Sertifikasi Asosiasi.

“Kode Etik Profesi” adalah kode etik profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia yang dinyatakan berlaku mulai pada tanggal 30 November 1999, sebagaimana kemudian diubah dan disesuaikan dari waktu ke waktu.

“Standart Profesi Kurator dan Pengurus” adalah standart profesi bagi kurator dan pengurus dalam melaksanakan tugas sebagai Kurator dan Pengurus, yang ditetapkan pada tanggal 26 November 2002, sebagaimana kemudian diubah dan disesuaikan dari waktu ke waktu.

Peristilahan yang digunakan dalam Anggaran Dasar ini, kecuali telah didefinisikan dalam Bab I ini, menggunakan pengertian atau definisi sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagaimana telah diubah dan ditambah.


BAB II NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

--


BAB III ASAS DAN LANDASAN

--


BAB IV TUJUAN DAN KEGIATAN

--


BAB V KODE ETIK PROFESI DAN STANDAR PROFESI

--


BAB VI KEANGGOTAAN

--


BAB VII KEPENGURUSAN

--


BAB VIII DEWAN KEHORMATAN PROFESI

--


BAB IX RAPAT-RAPAT

--


BAB X TAHUN BUKU

--


BAB XI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET ASOSIASI

--


BAB XII ANGGARAN RUMAH TANGGA

--


BAB XIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

--


BAB XIV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

--


BAB XV KETENTUAN PENUTUP

--




Kami mengundang para Calon Ketua Umum AKPI

Kami mengundang para Calon Ketua Umum AKPI yang sudah mengajukan pendaftaran sebagai Calon Ketua Umum AKPI 2019-2022 untuk hadir pada Pengundian Nomor Urut Pencalonan Ketua Umum AKPI

Read more
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS, berikut tata cara dan persyaratan menjadi Kurator dan Pengurus:

Read more
SUSUNAN BADAN PENGURUS HARIAN, DEWAN PENASEHAT & DEWAN SERTIFIKASI AKPI

UNDERCONSTRUCTION

Read more